Bahkan, Muhammad menantang para pengusaha software untuk membuktikan tuduhan tersebut. "Silahkan dibuktikan saja," kata Muhammad di Jakarta, Rabu 23 Rabu kemarin.
Menurutnya, Kemendiknas justru menggunakan produk lokal. Namun demikian, Nuh mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kalangan pengusaha, yang di antaranya adalah kualitas bahan dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Namun Muhammad mengatakan, dari segi harga, apabila produk impor lebih mahal maka Kemendiknas diperbolehkan untuk membeli produk impor. Meskipun, kata dia, secara logika harga produk perangkat lunak produksi dalam negeri tentu lebih murah.
Dihubungi secara terpisah, Pjs Ketua Umum Kadin Adi Putra Taher mengaku kecewa dengan pernyataan Mendikna. Menurutnya. harga software dalam negeri cukup bersaing.
Selain itu, sambungnya, kualitas software dalam negeri sangat bagus, Hal ini, kata dia, terlihat dari produk software dalam negeri yang telah dipergunakan di luar negeri.
"Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengunakan produk impor, baik secara harga dan kualitas," tegas Adi.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Kluster Pengembangan Konten Edukasi Harry S Chandra. Harry pun membantah jika harga jual software dalam negeri jauh lebih mahal dibanding produk impor.
"Harga produk kita harganya kompetitif kok dengan produk impor," kata Harry.
Lebih lanjut Harry mengatakan, dalam kontrak pengadaan barang yang dikeluarkan Kemendiknas pada tahun ini, tendernya dimenangkan oleh produk-produk impor. Dari tiga tender yang disediakan, hanya satu dimenangkan oleh perusahaan lokal.
Harry menuturkan, Kemendiknas telah mengunakan produk software edukasi impor sejak dua-tiga tahun.
Atas hal tersebut, Hary menyatakan, telah mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian untuk meminta dukungan. Dia mengaku kecewa dengan sikap Kemendiknas. Persoalannya, industri software pendidikan dalam negeri memiliki kualitas yang jauh lebih bagus dibanding produk luar negeri.
“Masih belum mengerti mengapa Kemendiknas melakukan hal seperti itu. Padahal, negara lain saja sudah banyak yang memakai produk software edukasi buatan Indonesia,” ucapnya.
Selain itu, produk software yang diimpor dari negara-negara tersebut tidak diakreditasikan terlebih dulu di Kemendiknas sebelum diedarkan. Padahal, seluruh produk software Indonesia yang dijual di dalam negeri harus diakreditasi dan lolos uji penyaringan terlebih dulu.
“Kalau kita ekspor software harus disesuaikan, seperti bendera harus menggunakan warna bendera negara yang dituju. Masa software pendidikan yang beredar di kita menggunakan bendera negara lain. Ini tidak adil,” paparnya.
Hary berharap pemerintah lebih adil dalam memberikan kepastian usaha.Lebih lanjut,dia mengatakan, pasar software pendidikan di dalam negeri cukup besar. Dia memperkirakan, perputaran bisnis dari produk ini mencapai Rp2 triliun per tahun.mencapai Rp750 miliar.
0 komentar:
Posting Komentar